Tindakan Aparat Keamanan Bubarkan Aksi #2019Ganti Presiden Dinilai Sudah Tepat

Sikap tegas yang dilakukan aparat keamanan untuk membubarkan kegiatan keramaian umum #2019GantiPresiden dinilai sangat tepat. Selain melanggar ketentuan perundang-undangan, kegiatan ini juga membahayakan keamanan dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kita mendukung sikap aparat keamanan untuk tidak memberikan izin dan dengan tegas membubarkan kegiatan politik yang melanggar perundang-undangan dan memprovokasi sesama anak bangsa untuk konflik dan bermusuhan, sehingga mengancam keutuhan NKRI. Masyarakat mendukung ketegasan Polri dan TNI di sini,” kata anggota Komisi I DPR Evita Nursanty.

Hal itu disampaikan Evita menanggapi pembubaran yang dilakukan aparat keamanan terhadap kegiatan #2019GantiPresiden seperti di Pekanbaru, Surabaya, Batam, Makassar, Medan, dan lainnya. Menurut Evita, kegiatan #2019GantiPresiden jelas-jelas merupakan kegiatan politik praktis yang berupaya merebut kekuasaan dengan cara tidak elegan dan tidak konstitusional. Kegiatan ini juga patut diduga sengaja disetting untuk membuat keributan, memprovokasi dengan mengatasnamakan kebebasan berekspresi.

Itu sebabnya, menurut politisi PDI Perjuangan ini, muncul juga reaksi berupa penolakan dari masyarakat atas aksi-aksi #2019GantiPresiden itu.

”Dulu pada awal-awalnya memang sepertinya masyarakat yang menolak atau kontra dengan aksi itu masih mendiamkan karena kuatir aksi mereka akan bisa mengganggu, tapi melihat aksi-aksi #2019GantiPresiden ternyata makin menjadi-jadi maka masyarakat yang menolak ini pun sepertinya terdorong untuk melakukan perlawanan. Di sinlah aparat keamanan harus tegas dan kita dukung untuk membubarkan kegiatan #2019GantiPresiden. Keselamatan bangsa ini harus jadi yang utama, jangan jadi konflik horizontal,” ucap Evita lagi.

Dikatakannya, kelompok #2019GantiPresiden sama sekali tidak menghargai proses demokrasi, dan melanggar UU No7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jika ingin kampanye pilpres nanti ada masanya tahun 2019. Tidak boleh mengatasnamakan demokrasi tapi sebenarnya anti-demokrasi, dan lebih-lebih mengancam keutuhan NKRI.

Share: